DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KAB. SRAGEN
0271 892721 sms 081329343920 081329343920 perpustakaansragen@gmail.com
Literasi Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik --------Tertib Arsip Untuk Birokrasi Yang Lebih Unggul

Tugas Pokok & Fungsi

 

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5  Peraturan  Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen.

Mengingat       :   1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
  12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
  1. Peraturan Bupati   Nomor   88   Tahun   2016   tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TUGAS  DAN  FUNGSI  SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

 

BAB I KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
  3. Bupati adalah Bupati Sragen.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
  6. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
  8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

 

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

 

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Arsip dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
  2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
  3. pelaksanaan kebijakan       bidang       arsip       dan perpustakaan;
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang arsip dan perpustakaan;
  5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
  6. pelaksanaan fungsi    kedinasan  lain  yang  diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan

Bagian Kedua Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, keorganisasian   dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkup dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkoordinasian kegiatan di lingkup dinas;
  2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkup dinas;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkup dinas;
  4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
  5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkup dinas;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

 

Pasal 7

  • Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja dan pelaporan serta pogram kerja keuangan di lingkup dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, asset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dan dokumentasi, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkup dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Kearsipan

Pasal 10

Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bidang Kearsipan adalah unsur pelaksana perencanaan Kearsipan.

(2) Bidang Kearsipan sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan            kebijakan,      pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan akuisisi arsip.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bidang Kearsipan, menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
  2. penyusunan rencana    dan    program    kerja    bidang kearsipan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan;
  4. pelaksanaan kebijakan        teknis        pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang kearsipan;
  5. pengelolaan administrasi bidang kearsipan; dan
  6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

Pasal 13

Bidang Kearsipan, terdiri dari:

  1. Seksi Pengelolaan Arsip;
  2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
  3. Seksi Akuisisi Arsip.
  4. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup pengelolaan arsip serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan         penyiapan         bahan        perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perlindungan dan penyelamatan arsip serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Akuisisi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup akuisisi arsip serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perpustakaan

Pasal 17

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

  • Bidang Perpustakaan adalah unsur pelaksana perencanaan
  • Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan   pelaksanaan                       kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan meliputi layanan pepustakaan dan informasi, pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka serta pemasyarakatan perpustakaan dan budaya

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis perpustakaan;
  2. penyusunan rencana dan program kerja bidang perpustakaan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang perpustakaan;
  5. pengelolaan administrasi bidang perpustakaan; dan
  6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

 

Pasal 20

  • Bidang Perpustakaan terdiri dari:
    1. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi;
    2. Seksi Pengadaan,   Pengolahan,   dan   Pelestarian Bahan Pustaka; dan
    3. Seksi Pemasyarakatan Perpustakaan dan Budaya Baca.
  • Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan.

Pasal 21

Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan Perpustakaan dan Informasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pemasyarakatan Perpustakaan dan Budaya Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup pemasyarakatan perpustakaan dan budaya baca serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Pembinaan dan Pengembangan dipimpin oleh  Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan adalah unsur pelaksana perencanaan pembinaan dan pengembangan.

(2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pembinaan arsip dan perpustakaan, serta pengembangan arsip dan perpustakaan

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Pembinaan dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan;
  2. penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang pembinaan  dan pengembangan;
  5. pengelolaan administrasi bidang pembinaan dan pengembangan; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

Pasal 27

  • Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan; dan
    2. Seksi Pengembangan Arsip dan Perpustakaan;
  • Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan

Pasal 28

Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup pembinaan arsip dan perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Seksi Pengembangan Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup pengembangan arsip dan perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 30

  • UPTD melaksanakan   tugas    teknis    operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkup
  • UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

  1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang
  2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang- undangan.
  4. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
  5. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB  V TATA KERJA

Pasal 33

Dinas   menyampaikan   laporan   kepada    bupati   melalui Sekretaris            Daerah         mengenai   hasil   pelaksanaan   urusan

pemerintahan di bidang Arsip dan Perpustakaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan .

Pasal 35

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkup dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

Dalam    melaksanakan    tugas    di    wilayah,   dinas    wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat.

 

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

 

Pasal 46

  • Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Arsip dan Perpustakaan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. sinkronisasi data;
    2. sinkronisasi sasaran dan program; dan
    3. sinkronisasi waktu dan tempat

 

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Perpustakaan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 47);
  2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 48); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan pada dinas diatur dengan keputusan kepala dinas.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

 

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 30-12-16

 

BUPATI SRAGEN,

 

TTD dan CAP

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 30-12-16

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinnya Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Sragen

RIHANDAYANI,SH

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640425 198903 2 007

Jumlah Pengunjung

Hubungi Kami

0271 892721
081329343920
081329343920
perpustakaansragen@gmail.com

Calender

November 2017
M T W T F S S
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
0271 892721
081329343920
081329343920
perpustakaansragen@gmail.com